POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA MANNA
KEBERADANAAN POS BANTUAN HUKUM
| NAMA SATUAN KERJA | NAMA LEMBAGA KERJASAMA | MoU POSBAKUM | SK Ketua PA tentang Posbakum |
|
PENGADILAN AGAMA MANNA |
LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG BENGKULU SELATAN |
Download |
| TAHUN/BULAN | ANGGARAN POSBAKUM | REALISASI POSBAKUM | SISA PAGU | JUMLAH LAYANAN (Jam) | LAPORAN POSBAKUM |
| 2024 - Januari | 65.000.000 | 8.300.000 | 56.700.000 | 83 Jam | Download |
| 2024 - Februari | 65.000.000 | 8.700.000 | 48.000.000 | 87 Jam | Download |
| 2024 - Maret | 65.000.000 | 8.500.000 | 39.500.000 | 85 Jam | Download |
| 2024 - April | 65.000.000 | |
|
|
|
| 2024 - Mei | 65.000.000 | |
|
|
|
| 2024 - Juni | 65.000.000 | |
|
|
|
| 2024 - Juli | 65.000.000 | ||||
| 2024 - Agustus | 65.000.000 | ||||
| 2024 - September | 65.000.000 | ||||
| 2024 - Oktober | 65.000.000 | ||||
| 2024 - November | 65.000.000 | ||||
| 2024 - Desember | 65.000.000 | ||||
| Jumlah | 25.500.000 | 39.500.000 | 255 Jam | ||
PENERIMA JASA POS BANTUAN HUKUM
Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.
JASA-JASA HUKUM
Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.
SYARAT DAN MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN HUKUM
| Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan : | |||
| 1 | Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari /Gampong; | ||
| 2 | Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tuni (BLT); | ||
| 3 | Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. | ||
DASAR ATURAN TENTANG POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA
| 1 | Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);. | ||
| 2 | Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 1941 Nomor 4);. | ||
| 3 | Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang0undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);. | ||
| 4 | Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); | ||
| 5 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955); | ||
| 6 | Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); | ||
| 7 | Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); | ||
| 8 | Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248); | ||
| 9 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; | ||
| 10 | Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum; | ||
| 11 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan; | ||
Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu Membayar Jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang Disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)
Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :
| 1 | Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. | ||
| 2 | Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. | ||
| 3 | Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. | ||
| 4 | Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat dipertanggungjawabkan. | ||
Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.