Pedoman Pengeloaan Kepaniteraan

PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN

DI PENGADILAN AGAMA MANNA

 
PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI AKSI
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Lihat
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Lihat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran). Lihat
Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lihat
Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama Lihat

 

 
PEDOMAN LAINNYA AKSI
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lihat
Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lihat
Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lihat
Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lihat
Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat
Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama. Lihat